Mirisnya Korupsi Kesehatan 1

Minggu, 13 Des '09 15:32

Miris rasanya melihat pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya untuk rakyat kecil. Harga kesehatan di negara ini sangat mahal. Bahkan lebih parah lagi, banyak Rumah Sakit yang cenderung pilih-pilih pasien. Pasien miskin banyak yang ditolak karena tidak mampu bayar. Atau bila menggunakan jaminan  dengan kartu miskin, pasien-pasien itu akan mendapat giliran terakhir. Coba lihat, suasana di Rumah Sakit, banyak pasien miskin yang dibiarkan menunggu atau ‘maaf’ berserakan di luar ruangan perawatan. Sangat tidak manusiawi. Bagaimana kalau penyakit mereka parah, membutuhkan penanganan cepat? Apakah demi uang obat yang mahal, pasien miskin harus dikorbankan nyawanya? Bukankah kesehatan adalah hak setiap warga negara.

Bagaimana pula dengan Puskesmas? Bila pasien miskin mendapatkan pelayanan dengan obat generik di sana, yang notabene murah, namun Puskesmas hanya dibuka hingga siang, lalu bagaimana bila sakit datang di sore atau malam? Mungkin ada baiknya Puskesmas di buka 24 jam?

Kondisi di atas sangat ironis bila kita melihat kasus korupsi yang terjadi di bidang kesehatan. Lebih dari 50 kasus korupsi kesehatan yang telah diusut oleh ICW dengan kerugian lebih dari Rp 128 M. Kasus itupun hanya mampu menyeret regulator di tingkat lokal Kepala Dinas Kesehatan, DPRD, atau Direktur Rumah Sakit. Sementara korupsi di tingkat atas nol. Kasus yang sudah berhasil diuangkap juga masih berkutat pada pengadaan barang dan jasa. Kasus korupsi dengan modus penyuapan masih sangat minim yang terungkap. Padahal kasus dengan modus penyuapan ini merupakan modus yang potensial terjadi di tingkat atas loh, yang mungkin melibatkan pejabat Departemen Kesehatan, DPR, Badan Pengawas Kesehatan, dan lainnya.

Coba, berapa banyak orang miskin yang akan terselamatkan nyawanya atau penyakitnya dengan uang yang digunakan untuk korupsi itu?

 


Tag: korupsi, ICW, kesehatan, rumah sakit, pasien

Sebarkan Digg Delicious MySpace

Siapa saja yang merating artikel ini:

Komentar:

Harsudi 0 0
Benar sekali, kenyataan yang sangat menyakitkan. Diskriminasi pelayanan kesehatan tidak seharusnya terjadi, krn tidak dikenal kaya - miskin dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia yang merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Idealnya, pelayanan kesehatan dapat diakses secara gratis oleh seluruh rakyat tanpa kecuali. Kemudian dicari solusi mekanisme subsidi silang bagi orang kaya yang telah turut menikmati fasilitas gratis kesehatan (jadi pada intinya orang kaya juga membayar tetapi tidak dalam bentuk bayar biaya kesehatan di RS). Karena semestinya di RS tidak boleh ada yang namanya transaksi atau urusan uang , yang ada urusan kemanusiaan. Misalnya dalam bentuk pajak, atau mekanisme lainnya. Bagi pemerintah, hal itu bukan sesuatu yang sulit. Semuanya tergantung kemauan dan keberpihakan pada penderitaan rakyat.

Silahkan login untuk memberikan pendapat