Undang-Undang Pemerintah Aceh Hikmah dari Gempa dan Tsunami Aceh 0
Senin, 8 Feb '10 19:56
Setiap konflik pada akhirnya akan berakhir juga, baik itu konflik bersenjata maupun konflik-konflik lainnya, seperti hujan setelah turun dengan lebat-lebatnya akhirnya reda juga. Setelah empat tahun berlalu pasca penandatangan bencana konflik bersenjata di Aceh dengan perdamaian di Helsinki, banyak perubahan yang telah terjadi kini di bumi Aceh.
Kehadiran ratusan lembaga non goverment dan lembaga donor dari internasional sangat mendorong perubahan pesat yang terjadi di daerah Aceh. Jika sebelumnya Aceh memang pernah porak poranda akibat konflik yang mencuat selama 29 tahun ditambah lagi dengan hempasan bencana maha dashyat di abad ke-21 ini yaitu gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 cukup masih membuat diri kita merinding bila mengingatnya, ada lebih 500.000 korban jiwa dan ratusan bangunan hancur berkeping-keping, tetapi setiap bencana itu pasti ada hikmahnya kepada masyarakat Aceh.
Konsep perdamaian yang terjadi di Aceh pasca terjadinya gempa dan Tsunami yang membuat dunia Internasional bersimpati dan PBB (Perserikatan bangsa-Bangsa) menjadi Aceh dan daerah sekitarnya yang tertimpa musibah sebagai operasi kemanusiaan terbesar dalam sejarah. Perdamaian Aceh memang telah dirancang dan dibahas sebelum bencana tsunami terjadi, namun dengan adanya gempa dan tsunami upaya mencapai perdamaian lebih diperkuat lagi, sehingga tercapailah kesepakatan damai Helsinki. Dari 71 pasal MoU Helsinki, paling tidak ada 19 butir kewajiban yang harus ditindaklanjuti segera oleh Pemerintah RI sebagai indikasi kuatnya komitmen utnuk mendukung perdamaian tersebut.
Saat ini aspek-aspek yang perlu diimplementasikan oleh pemerintah RI dalam MoU cukup luas: aspek politik, hukum, HAM, keamanan, sosial dan aspek ekonomi. Keputusan politik yang tertuang dalam MoU Helsinki kemudian dipertegas dalam tatanan keputusan hukum dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, ini adalah hikmah yang terbesar dari gempa dan tsunami Aceh.
Tag: bencana, aceh, tsunami, PBB, Undang-Undang Pemerintah Aceh, Gempa dan Tsunami Aceh, perdamaian helsinki, gempa dan tsunami 26 desember 2004, operasi kemanusiaan, perdamaian Aceh, pemerintah aceh, UU No 11 tahun 2006
Terkait:
-
Gampoeng Turki Itu Bernama Bitai
Kamis, 12 Agu '10 09:36 -
Memahami Kaidah Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Senin, 8 Mar '10 16:21 -
Pentingnya Rancangan Nasional Penanggulangan Bencana
Rabu, 24 Feb '10 21:36
Hermawan Sulistyo, Pengamat Politik

Komentar:
Silahkan login untuk memberikan pendapat